Pemerintah Cina Jatuhi Denda Rp 40,89 Triliun untuk Alibaba

Reporter : Hevy Zil Umami
Senin, 12 April 2021 14:45

Pemerintah Cina memberlakukan denda sebesar 18,23 miliar yuan atau sekitar Rp 2,8 miliar kepada Alibaba. Jumlah tersebut setara dengan Rp40,89 triliun (asumsi kurs Rp14.605 per dolar AS).

Denda itu diberikan setelah penyelidikan anti-monopoli terhadap raksasa teknologi itu. Pemerintah Cina menuduh Alibaba menyalahgunakan dominasi pasarnya.

Regulator membuka penyelidikan atas praktik monopoli perusahaan pada bulan Desember. Fokus utama investasi adalah pada praktik yang memaksa pedagang atau pedagang untuk memiliki salah satu dari dua platform, alih-alih dapat bekerja dengan keduanya.

1 dari 3 halaman

Administrasi Negara Cina untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan kebijakan ini menahan persaingan di pasar ritel online Cina dan melanggar bisnis pedagang di platform serta hak dan kepentingan yang sah dari konsumen. Demikian dilansir Diadona.id dari CNBC, Senin (12/4/2021).

Pemerintah mengatakan kebijakan " satu ukuran untuk semua" dan kebijakan lainnya memungkinkan Alibaba untuk meningkatkan posisinya di pasar dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Alibaba

Selain denda, yang berjumlah sekitar 4 persen dari pendapatan perusahaan pada 2019, regulator mengatakan Alibaba harus mengajukan pemeriksaan dan laporan kepatuhannya sendiri dengan SAMR dalam waktu tiga tahun.

" Alibaba menerima hukuman dengan baik dan akan memastikan kepatuhannya. Untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat, Alibaba akan beroperasi sesuai dengan hukum dengan ketekunan yang tinggi, terus memperkuat sistem kepatuhannya dan membangun pertumbuhan melalui inovasi," dikutip dari pernyataan Alibaba.

Perseroan akan menggelar konferensi pada Senin, 12 April untuk membahas denda tersebut. Pengumuman tersebut merupakan perkembangan terbaru dari tindakan keras Cina terhadap perusahaan teknologinya.

3 dari 3 halaman

Regulator semakin khawatir tentang kekuatan raksasa teknologi Cina, terutama yang beroperasi di sektor keuangan. Banyak pengawasan meningkat di sekitar kerajaan bisnis miliarder Jack Ma yang mendirikan Alibaba dan grup Semut.

Penawaran umum perdana Ant yang ditunggu-tunggu tiba-tiba terjadi pada November tak lama setelah regulator Cina menerbitkan draf aturan baru tentang pinjaman mikro online. Komisaris Pengaturan Sekuritas Cina juga memanggil Ma dan eksekutif Ant lainnya sebelum pengumuman tersebut.

Ma tampaknya mendapat kecaman karena komentar kritis terhadap regulator keuangan Cina. Dia mengatakan sistem keuangan negara adalah " warisan dari era industri" .

Setelah IPO Ant ditangguhkan, Ma keluar dari sorotan yang memicu spekulasi tentang keberadaannya. Pada Januari 2021, miliarder eksentrik itu muncul kembali dalam sebuah video sebagai bagian dari salah satu inisiatif Yayasan Amal. Sejak itu, Ant berkomitmen untuk mencatatkan saham dan mengatakan akan membantu karyawannya memonetisasi saham.