Akhirnya Cair Serentak Hari Ini, Intip Fakta-Fakta Gaji ke-13 PNS yuk!

Apa Itu Gaji ke-13?

Gaji ke-13 adalah istilah yang akrab di telinga kalangan ASN atau PNS.

Disebut gaji ke-13 karena uang tambahan (di luar gaji rutin) yang diberikan setara dengan gaji yang diterima 12 kali setiap bulan sepanjang tahun termasuk tunjangannya.

Penerima Gaji ke-13

Berdasarkan Pasal 2 poin a sampai p PP Nomor 44/2020, para penerima gaji ke-13 adalah sebagai berikut:

1. PNS
2. Prajurit TNI
3. Anggota POLRI
4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
5. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya
6. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur
7. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang
8. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan Staf khusus di lingkungan kementerian
9. Hakim ad hoc
10. Pimpinan LNS (Lembaga Non Struktural) Pimpinan LPP (Lembaga Penyiaran Publik) Pimpinan BLU (Badan Layanan Umum) dan pejabat lain yang hak keunagan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
11. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU
12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Penerima Pensiun atau Tunjangan
14. Calon PNS

Besaran Gaji ke-13

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 44/2020, besaran gaji ke-13 adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, sesuai dengan Pasal 9: Rp 2.235.00 (untuk pegawai lulusan SD/SMP/sederajat) hingga Rp 9.592.000 (ketua/kepala LNS)
2. Pimpinan atau pegawai non-PNS di LPP, pemberian gaji ke-13 paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum (sesuai Pasal 16)
3. Pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU, nominalnya sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS (sesuai pasal 10)

Anggaran Gaji ke-13

Negara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,5 triliun untuk membayar gaji ke-13 PNS. Terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 14,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 6,73 triliun, dan uang pensiun sebesar Rp 7,86 triliun.

" Sedangkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 13,88 triliun. Sehingga total untuk pembayaran gaji ke-13 PNS ini mencapai Rp 28,5 triliun," ujar Sri Mulyani.

PNS yang Tidak Menerima Gaji ke-13

Terimbas oleh wabah COVID-19, beberapa PNS harus rela tak menerima gaji ke-13.

Layaknya pada pemberian tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 hanya diberikan pada pejabat dengan level eselon III ke bawah. Artinya, gaji ke-13 tidak akan diberikan pada pejabat negara level tinggi (eselon I dan eselon II) atau setingkatnya.

Gaji ke-13 juga tidak diberikan pada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara.

Mereka yang tak menerima gaji ke-13 adalah sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi
7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial
9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri (semisal wakil menteri)
11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
12. Gubernur dan Wakil Gubernur
13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota
14. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
16. PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan