Dukung Pangan Lokal, ini Sederet Perjuangan Saadiah Uluputty di DPR RI

Menurutnya, masalah pangan di Indonesia memerlukan strategi, di antaranya diversifikasi pangan-pangan lokal. 

" Jadi bicara tentang pangan bukan bicara tentang padi saja tetapi umbi-umbi masuk di dalamnya kemudian sagu dan lain-lain gitu. Sehingga paradigma kita terhadap pangan di Indonesia ini juga terdistribusi berbasis kearifan lokal yang ada di daerah,” ujar Legislator Dapil Maluku ini.

Dengan adanya diversifikasi pangan ini, masyarakat nggak harus terpaku pada satu bahan makanan aja. Daerah-daerah didorong untuk mengkonsumsi makanan lokalnya. 

Berikut ini sederet perjuangan Saadiah Uluputty di DPR RI untuk mendukung pangan lokal Indonesia :

© Diadona

Minta Pemerintah Hentikan Rencana Impor Beras

Saadiyah Uluputty menolak rencana pemerintah untuk melakukan impor 500 ribu ton beras. Menurut anggota Fraksi PKS Dapil Provinsi Maluku ini, upaya ini akan melukai hati petani.

“ Rencana impor di masa panen raya hanya akan mencekik leher petani. Ini sangat ironis,” ucapnya.

Saadiyah memaparkan, ada kenaikan produksi beras pada Januari - April 2023 sebesar 0.56% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga menurutnya, tak ada alasan impor beras dilakukan.

Saadiyah meminta pemerintah mendukung upaya petani beras yang saat ini sudah berjuang meningkatkan produksi panen mereka.

“ Berdirilah bersama petani. Petani kita sedang bekerja berdarah-darah untuk mendukung produksi beras di negara ini. Membuat opini import hanya akan melukai petani kita. Hentikan wacana import tersebut,” tegasnya.

© Diadona

Mengkritisi Kurangnya Perhatian Pemerintah pada Tanaman Sagu

Dilansir dari Maluku News, Saadiyah pernah mengkritisi pernyataan Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo terkait dengan konsumsi sagu di Papua. Dia menyebut pemerintah sendiri masih kurang memperhatikan masalah sagu.

Pernyataan Saadiyah tersebut diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Perkebunan Nusantara dan Direktur Perum Perhutani, kemarin di Jakarta.

“ Pak ketua, saya dengar ada penugasan membuat pabrik sagu di Papua. Saya sebagai anggota DPR Dapil Maluku, juga minta agar sagu-sagu yang kemarin pak menteri katakan, kalau kita krisis beras cukup dengan makan sagu, tapi sagunya tidak diperhatikan Pak,” tegas Saadiah dalam pada acara RDP itu.

Saadiyah kemudian mempertanyakan kebijakan tersebut kepada kedua direktur yang menjadi bawahan Yasin Limpo. Menurut Saadiyah, saat ini sagu yang diwacanakan bisa menjadi pengganti nasi, justru mati kekeringan.

“ Kenapa kebijakan ini tidak jalan. Kenapa ini pak? Sagu-sagu di sana mati kekeringan, tidak satu holding atau perusahaan yang kemarin nota benenya sudah ditugaskan di Papua.”

“ Kalau di Papua tidak jalan, apalagi di Maluku Pak,” tanya Saadiyah

© Diadona

Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Miskin

Saat ini, ketahanan pangan lebih didefinisikan sebagai kebutuhan memproduksi kalori lebih banyak. Padahal menurut Saadiyah, seperti dikutip dari laman PKS,  puluhan juta penduduk Indonesia nggak punya cukup makanan bukan karena pasar kekurangan pangan, melainkan karena mereka miskin.

“ Ada kelaparan tersembunyi. Terjadi defisiensi mikronutrisi. Di Indonesia, negara anggota G20, lebih dari sepertiga anak terhambat pertumbuhan fisiknya, sebagian besar akibat kekurangan nutrisi penting”, papar Saadiah.

Lebih jauh menurutnya, makanan pokok lebih murah dikonsumsi dengan mengorbankan asupan lebih bervariasi, termasuk makanan dari hutan. Oleh karena itu, ibu enam anak itu mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan langkah baru kebijakan berpengaruh baik bagi hutan maupun keamanan pangan.

“ Pengambil kebijakan dan setiap orang yang terlibat harus berpikir hutan dan pertanian terkait erat. Termasuk optimalisasi masyarakat sekitar hutan”, tandasnya.

“ Lakukan secara merata dan terukur. Karena akan menjawab tujuan utama yakni, penjagaan kelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kontribusi pada ketahanan pangan”, Saadiah mengingatkan.

© Diadona

Dorong Program Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional

Tahun 2010, Pemerintah Indonesia menggagas Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Sayangnya hingga tahun 2022, program ini tak juga ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan yang sudah disusun oleh Pemprov Maluku, tak juag ditindak lanjuti. Bahkan, dokumennya hilang saat Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Susi Pujiastuti.

Tahun lalu, Saadiyah gencar mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan Maluku jadi lumbung ikan nasional. Dia tak bisa berjuang sendirian sebab butuh dukungan dari legislatif dan pemerintah Provinsi memperjuangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN)

Dia mengatakan, selama ini Maluku sudah berkontribusi hingga 37 persen untuk potensi perikanan tangkap nasional dengan jumlah produksi mencapai 12 juta ton pertahun. Daerah ini memiliki tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan dan jumlah nelayan terbesar di Indonesia.

Sayangnya, ada wacana bahwa Lumbung Ikan Nasional akan dipindah oleh pemerintah pusat. Bahkan, rencana pembangunan pelabuhan Ambon New Port yang terintegrasi dengan MLIN, hingga kini belum dianggarkan.

Menurut Saadiyah, Maluku seharusnya bisa lebih mengejar MLIN karena sudah lebih tahu potensi dan kekurangan yang ada di Maluku sendiri. Namun menurutnya, pemerintah Maluku terkesan kurang bergerak cepat. 

Syukurnya saat ini program MLIN sudah berjalan, hanya saja masih kurang optimal karena banyak hal mulai dari sistem pengolahan perikanan yang belum dioptimalkan, hingga pembangunan AMbon New Port yang belum dilaksanakan.

Selain lima hal di atas, tentu masih banyak banget perjuangan Saadiah Uluputty dalam hal ketahanan pangan. Menurutmu, bidang pangan apakah yang perlu mendapat perhatian saat ini?