Kabupaten Mimika Sabet Penghargaan UHC 2026, Kepesertaan JKN Capai 98,78 Persen

Kabupaten Mimika meraih penghargaan UHC Madya 2026 dengan cakupan JKN mencapai 98,78 persen dan tingkat keaktifan peserta sebesar 98 persen.

Pemerintah Kabupaten Mimika berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC kategori Madya tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di JIExpo, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai sukses memperluas cakupan serta meningkatkan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan program JKN sebagai sarana utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan JKN demi kesejahteraan masyarakat. Itu inti dari UHC Award," ujar Johannes.

Penilaian UHC terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Utama, Madya, dan Pratama. Kategori Utama diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan di atas 99 persen. Kategori Madya ditetapkan bagi daerah dengan cakupan minimal 98 persen, sementara kategori Pratama untuk daerah dengan cakupan 97 hingga 98 persen.

Pada tahun 2026, Kabupaten Mimika masuk dalam kategori Madya dengan tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,78 persen dari total jumlah penduduk.

"Saat ini Mimika sudah berada di angka 98,78 persen. Tinggal sedikit lagi sebenarnya kita bisa menembus 99 persen atau bahkan lebih," kata Johannes.

Selain cakupan kepesertaan, indikator lain dalam penilaian UHC adalah tingkat keaktifan peserta JKN yang disyaratkan minimal 95 persen. Johannes menjelaskan bahwa keaktifan peserta JKN di Mimika telah mencapai 98 persen, sehingga seluruh kriteria penilaian berhasil dipenuhi.

"Keaktifan ini menunjukkan bahwa masyarakat benar benar menggunakan JKN atau BPJS Kesehatan ketika berobat. Di Mimika, tingkat keaktifan juga sudah mencapai 98 persen," jelasnya.

Capaian tersebut, menurut Johannes, merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan program JKN. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem layanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa kartu BPJS Kesehatan. Cukup menunjukkan KTP, warga sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Mimika.

"Sekarang di Mimika, penggunaan kartu BPJS sudah sangat minim. Dengan KTP saja, masyarakat sudah bisa dilayani di semua rumah sakit," ujar Johannes.

Saat ini, Kabupaten Mimika memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang cukup lengkap, mulai dari puskesmas tingkat pertama, puskesmas pratama, hingga RSUD tipe C, serta sejumlah rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk menjangkau masyarakat adat dan kelompok rentan, Pemkab Mimika juga bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro. Yayasan tersebut bertugas mendata dan mendaftarkan masyarakat Amungme, Kamoro, serta lima suku kekerabatan Papua lainnya ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Mereka membantu proses pendataan dan pendaftaran, bahkan menalangi pembayaran awal. Selanjutnya tanggung jawab dilanjutkan oleh pemerintah daerah," jelas Johannes.

Kerja sama ini dinilai efektif karena tidak semua wilayah dapat dijangkau secara maksimal melalui mekanisme administratif pemerintahan kampung dan kelurahan.

Selain itu, Pemkab Mimika juga menyediakan layanan transportasi menggunakan helikopter untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil mengakses fasilitas kesehatan. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh, masyarakat tersebut diantar kembali ke tempat tinggalnya dengan helikopter.

Johannes menilai penghargaan UHC Madya tahun ini menjadi peningkatan signifikan bagi Kabupaten Mimika. Pasalnya, pada tahun sebelumnya Mimika masih berada pada kategori Pratama.

"Tahun lalu kita masih Pratama, sekarang sudah naik menjadi Madya. Ini menunjukkan adanya kemajuan. Harapannya tahun depan kita bisa masuk kategori Utama," ujarnya.

Meski demikian, Johannes mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai cakupan UHC secara penuh. Salah satu kendala utama adalah persoalan administrasi kependudukan, khususnya warga yang belum memiliki KTP Mimika atau kepesertaan BPJS yang masih terdaftar di daerah lain.

"Kita masih menghadapi masalah penduduk yang KTP nya berasal dari daerah lain, termasuk karyawan perusahaan besar seperti PT Freeport. Mereka tinggal di Mimika, tetapi BPJS nya terdaftar di wilayah lain sehingga tidak bisa langsung dilayani," katanya.

Faktor geografis Papua juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, Pemkab Mimika menerapkan strategi jemput bola dengan memperbanyak fasilitas kesehatan dan mendekatkannya ke pemukiman warga.

Dari total 18 kecamatan di Mimika, saat ini telah berdiri 26 puskesmas serta 133 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kampung. Sebanyak 13 puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah, dan direncanakan akan bertambah menjadi 15 puskesmas BLUD pada tahun 2026.

"Sekarang semua kampung di Mimika sudah memiliki puskesmas pembantu. Pelayanan kesehatan kita buat sedekat mungkin dengan masyarakat," kata Johannes.

Dari sisi anggaran, Johannes menegaskan bahwa Pemkab Mimika berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program JKN. Ia menyebut kewajiban pembayaran iuran JKN yang menjadi tanggungan pemerintah daerah telah dilunasi hingga September 2025, bahkan sebagian sudah dibayarkan sampai Desember.

"Inilah salah satu alasan kita mendapatkan penghargaan. Tidak ada tunggakan. Tahun 2025 sudah selesai dan 2026 akan kita lanjutkan lagi," ucapnya.

Pemkab Mimika menargetkan seluruh masyarakat dapat terlayani secara menyeluruh melalui JKN, sehingga layanan kesehatan benar benar dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh warga.