Macam-Macam Demokrasi di Indonesia, Ini Penjelasan Lengkapnya

Reporter : Wuri Anggarini
Senin, 28 Januari 2019 18:47

Berbagai macam demokrasi pernah diterapkan di Indonesia, sudah tahu penjelasannya?

Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Sejak lahir sudah hidup dan dibesarkan di Indonesia, tapi seberapa dalam pemahamanmu tentang tanah air nih? Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah negara sendiri bukan hal yang salah kok. Malah bisa dilakukan buat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air itu sendiri. Salah satu yang menarik buat dipelajari adalah mengulik macam-macam demokrasi di Indonesia.

Setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia memang tercatat kerap berganti sistem pemerintahan. Hal ini terjadi karena Indonesia masih mencari mana sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Sistem pemerintahan demokrasi dianggap yang paling sesuai dengan dasar negara Indonesia. Meskipun begitu, di tengah perjalanannya ada macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia.

1 dari 2 halaman

Demokrasi Parlementer

Dari macam-macam demokrasi di Indonesia yang pernah berjalan, Sistem Demokrasi Parlementer adalah yang pertama kali diterapkan, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal, masa ini adalah periode berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUDS 1950. Selama berstatus RIS, Indonesia dipimpin oleh Presiden RIS yaitu Ir. Soekarno dan Presiden RI yaitu As Aad. Selama periode ini, tercatat ada 7 kabinet yang pernah menjalankan pemerintahan, dengan rata-rata umur kabinet hanya sampai 15 bulan saja.

Demokrasi Parlementer sendiri merupakan sistem pemerintahan suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Macam-macam demokrasi di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk sistem pemerintahan yang satu ini.

Perdana Menteri bertugas menjadi Kepala Pemerintahan, sementara Kepala Negara dipegang oleh Presiden atau Raja.
Kekuasaan eksekutif yang diberikan oleh Presiden ditentukan oleh Lembaga Legislatif. Sementara seorang Raja harus diseleksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Perdana Menteri memiliki hak prerogatif dalam hal mengangkat atau memberhentikan para menteri yang menjadi pemimpin di Departemen dan Non Departemen.
Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.
Lembaga Legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga Eksekutif.
Terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota Menteri dan Perdana Menteri berdasarkan dengan kekuatan yang ada pada parlemen.
Partai politik yang memiliki kekuasaan paling besar akan berpeluang besar menjadi Perdana Menteri.
Tidak ada ketentuan masa jabatan kabinet. Meskipun ada masa jabatan dalam kurun waktu tertentu, tapi bisa dijatuhkan dengan mosi.
Kekuasaan yang dimiliki Eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimiliki Legislatif.

2 dari 2 halaman

Kelebihan Demokrasi Parlementer

Macam-macam demokrasi yang berjalan di Indonesia juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tak terkecuali periode Demokrasi Parlementer di mana hanya berlangsung di Indonesia selama 9 tahun.

Kelebihan Demokrasi Parlementer:

Tanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan rakyat sudah tertera dengan jelas.

Lebih singkat dalam menentukan keputusan, karena diambil oleh Parlemen yang memiliki anggota banyak.

Lembaga Eksekutif dan Legislatif berasal dari satu partai, sehingga penyesuaian pendapat dan kebijakan bisa berjalan dengan cepat.

Adanya pengawasan yang sangat ketat dari Parlemen yang menyebabkan kabinet harus lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem pemerintahannya.